Pemerintah Aceh Dorong Upaya Menjaga Ketahanan dan Kemandirian Pangan

(Foto: Ist)

AV-Banda Aceh: Dinas Pangan Aceh mengajak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk terus menjaga ketahanan dan kemandirian pangan di tahun 2022.

“Untuk mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan sangat diperlukan koordinasi perencanaan, sinkronisasi’,” kata Kepala Dinas Pangan Aceh, Cut Yusminar dalam keterangannya dilansir Rabu (16/2/2022).

Dalam pembukaan Rakor Pemantapan Ketahanan Pangan Aceh di Hotel Grand Nanggroe Selasa (15/2/2022) malam, dia menyebut bahwa ini merupakan momen yang sangat penting dalam menjaga ketahanan dan kemendirain pangan sebagai salah satu visi misi Gubernur Aceh dengan program ‘Aceh troe’.

“Melalui Aceh kualitas yang dibuat harus berdampak pada prioritas Aceh yang telah ditetapkan. Kemandirian pangan dan segenap masyarakat hidup dapat hidup sehat dan berkelanjutan,” sebutnya.

Berdasarkan data BPS Tahun 2021, populasi Aceh mencapai 5.325.010, dan angka kemiskinan harus bisa diturunkan.

“Kerentanan pangan sering disalahtafsirkan dengan mengambil indikator dari kemiskinan dan stunting,” jelasnya.

Menurutnya, upaya yang dilakukan dalam rangka penanganan kerawanan pangan dilaksanakan melalui tiga pelayanan yang saling terkait.

Pertama pengembangan sistem isyarat dini, kedua penguatan kelembagaan untuk penanganan rawan pangan dan mencegah kerawanan pangan.

Cut Yusminar menambahkan penanganan kerawanan yang telah dilakukan selama ini masih kepada penguatan kelembagaan dan penanganan rawan pangan dengan memberikan bantuan untuk kegiatan pemberdayaan kepada kelompok masyarakat rawan pangan.

Menurutnya, alokasi anggaran 2022 untuk kegiatan hibah lebih kepada pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal usaha.

Ia berharap dalam rakor pemantapan ketahanan pangan ini dapat menghasilkan rumusan sebagai indikator kinerja, dengan memanfaat rakor secara efektif dan efisien.

Sementara itu, Ketua panitia pelaksana yang juga Kabag perencanaan, Dinas Pangan Aceh, Junaidi menyampaikan peserta berjumlah sebanyak 60 orang yang berasal dari 23 Kabupaten/Kota.

“14 orang berasal dari Provinsi,” pungkasnya. (Red)

Berita Lain: