AV-Banda Aceh: Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) berunjuk rasa ke kantor DPRA. Massa mendesak Pemerintah Aceh segera membentuk Badan Pertanahan Aceh (BPA) untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di Aceh, Rabu (20/1).
Dalam orasinya warga yang datang dari berbagai daerah juga mendesak anggota DPRA segera menyelesaikan berbagai persoalan konflik tanah antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan di Aceh.
Rahmat, koordinator aksi menyebutkan, konflik pertanahan di Aceh saat ini sudah sangat marak terjadi. Banyak lahan warga yang di ambil paksa oleh perusahaan perkebunan yang berujung pada kepolisian.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRA Abdullah Saleh yang menemui massa menyebutkan, pihaknya sudah berusaha mendorong pemerintah pusat agar menyerahkan permasalahan pertanahan kepada Pemerintah Aceh. (Aprizal Rachmad)
